Diikuti 500 Peserta, DPM Gelombang III di Tanah Papua Dibuka oleh Kepala PPSDM Hubud

Diikuti 500 Peserta, DPM Gelombang III di Tanah Papua Dibuka oleh Kepala PPSDM Hubud

DPMKEMENHUB.ID - Kepala PPSDM Perhubungan Udara Sri Lestari Rahayu, SH, LLM membuka Program Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Gelombang III tahun 2018 di Kampus Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura, Selasa (24/4/2018). 

Jumlah peserta yang mengikuti Program DPM kali ini sebanyak 500 orang yang berasal dari Kabupaten dan Kota Jayapura. Kegiatan dilaksanakan selama 10 hari. Materi diklat meliputi Elektrikal dan Mekanikal, Uji Aspal dan Uji Beton, Basic Air Conditioning System, Security Awareness , Welding, Ground Support Equipment , Pengenalan Pemadam Kebakaran, K3 dan P3K, serta Hospitality

Pembukaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat ini merupakan pembukaan gelombang ketiga yang sebelumnya dibuka sebanyak 192 orang pada Januari dan Februari sejumlah 680 orang. 

Tujuan diadakannya DPM dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang Pendidikan dan Percepatan Pengentasan Kemikinan. Oleh karena itu masyarakat diberi bekal pengetahuan berupa hardskilldan softskilluntuk dapat mengipelemntasikan di dunia kerja nantinya. 

Sri Rahayu berpesan kepada seluruh peserta untuk banyak bersyukur atas nikmat dan karunia dengan adanya kesempatan untuk mengenyam pendidikan secara gratis. Peserta juga diharapkan agar memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan senantiasa berdisiplin dalam mengikuti pendidikan gratis ini.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BP3 Jayapura Genny Luhung Prasojo, SS, MM serta jajaran pejabat dilingkungan BP3 Jayapura turut mendampingi dan menghadiri pembukaan DPM. 

DPM oleh BP3 Jayapura mendapat target peserta 2.340 orang. Pada tahun 2018, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) mendapat mandat untuk memberikan diklat pemberdayaan masyarakat (DPM). 

Diklat Pemberdayaan Masyarakat merupakan diklat gratis tanpa dipungut biaya dari masyarakat. Diklat ini diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu yang berada di kawasan 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) untuk mendapatkan pendidikan yang layak. 

Diklat Pemberdayaan Masyarakat ini diberikan kepada 100.000 masyarakat tanpa dipungut biaya.

Kuota tersebut disebar di 23 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di berbagai wilayah Indonesia yang salah satunya dilaksanakan oleh BP3 Jayapura. (nia)