BP2IP Barombong Buka Diklat Pemberdayaan Masyarakat Angkatan ke I Tahun 2019

BP2IP Barombong Buka Diklat Pemberdayaan Masyarakat Angkatan ke I Tahun 2019

DPMKEMENHUB.ID - Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong Capt. Sugiyono, M.M.Tr., M.Mar. membuka Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Angkatan ke I di Aula BP2IP Barombong, Selasa (12/2/2019).

Jumlah peserta DPM kali ini sebanyak 250 orang berasal dari Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.

PLT Bupati Buton Selatan H. Laode Arusani, Kepala Dinas Perhubungan Kab. Buton Selatan Erick Oktora Hibali, S.Sos., M.Si dan Kepala Dinas Kab. Buton Tengah La Ode Darmawan Hibali, S.STP, M.Si. turut hadir pada upacara pembukaan ini. 

Dalam amanatnya, Kepala BP2IP Barombong mengatakan bahwa dengan adanya DPM, pemerintah menghendaki adanya kemajuan yang signifikan bagi masyarakat yang ingin menjadi pelaut. Paling tidak, ada biaya yang ditanggung pemerintah agar masyarakat dapat mendapatkan pendidikan kepelautan.

"Saya berharap diklat ini berjalan lancar, instruktur dapat mengajar dengan baik, teori maupun praktik, agar peserta memahami materi dengan baik dan mendapat manfaat, sehingga tujuan pemerintah bisa tercapai," harap Sugiyono.

Pada acara pembukaan ini, turut dilaksanakan penandatanganan kerja sama antara BP2IP Barombong dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Tengah tentang penyelenggaraan DPM di BP2IP Barombong.

Dalam DPM Angkatan ke I di BP2IP Barombong ini peserta akan dididik dan dilatih tentang keselamatan (safety), keamanan (security) dan pelayanan selama kurang lebih 11 hari dan akan mendapatkan sertifikat kompetensi Basic Safety Training (BST), Security Awareness Training (SAT), dan Advanced Fire Fighting (AFF).

DPM merupakan program pendidikan dan pelatihan gratis bagi masyarakat tidak mampu di daerah terpencil atau daerah dengan penanganan khusus dalam usia produktif . Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden No. 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 51 tahun 2012 tentang SDM Transportasi. 

(BP2IP Barombong)