464 Peserta Ikuti DPM dan Kesyahbandaran Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

464 Peserta Ikuti DPM dan Kesyahbandaran Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

DPMKEMENHUB.ID - Kabag Akademik dan Ketarunaan PIP Makassar H.Syahrir Rasyid, S.Si., MM mewakili Direktur PIP Makassar membuka kegiatan Diklat Pemberdayaan Masyarakat di Kota Palu.

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar semakin gencar melaksanakan kegiatan diklat. PIP Makassar di bawah naungan Kementrian Perhubungan memasuki bulan Juli lanjut melaksanakan kegiatan DPM dan Kesyahbandaran  pada empat daerah yang berbeda. Yaitu Kabupaten Bantaeng, Bulukumba, Palu, dan Mamuju yang secara bersamaan dibuka pada Senin 1 Juli 2019.

Tiga daerah melaksanakan  kegiatan DPM yaitu Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kota Palu. Sementara di Kab. Mamuju dilaksanakan kegiatan Diklat Kesyahbandaran.

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan diklat ini sebanyak 464 peserta dengan rincian Kabupaten Bantaeng 199 peserta, Kabupaten Bulukumba 79 peserta,  Kota Palu 164 peserta. Sementara Diklat Kesyahbandaran yang dilaksanakan di Kabupaten Mamuju sebanyak 25 peserta.

Kegiatan DPM berlangsung selama enam hari dengan dengan pemberian materi dasar-dasar keselamatan di laut dan materi kesyahbandaran. 

H. Syahrir Rasyid, S.Si.MM. Kabag Akademik dan Ketarunaan PIP mewakili Direktur PIP Makassar membuka kegiatan DPM di Kota Palu Sulawesi Tengah. Dalam  sambutannya ia menyampaikan bahwa kegiatan DPM ini adalah arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui Kementerian Perhubungan.

PIP Makassar sebagai UPT di bawah naungan Kementerian Perhubungan dipercaya untuk melaksanakan kegiatan DPM untuk wilayah Indonesia bagian Tengah.

Syahrir Rashyid mewanti-wanti kepada peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat untuk tidak memberikan seperse pun uang kepada pihak-pihak yang memanfaatkan kegiatan DPM ini. Karena, DPM bersifat gratis dan mendapatkan anggaran langsung dari negara dalam upaya membantu para nelayan mendapatkan sertifikat secara gratis. 

Penyelenggaraan DPM merupakan realisasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2014 tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal, Peraturan Pemerintah (PP) 51 tahun 2012 tentang SDM di bidang transportasi, dan Permenhub Nomor 63 tahun 2018 tentang tata cara pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa di bidang transportasi.

(PIP Makassar)